Hadis-hadis Pilihan dalam Kitab Subulus Salam Bab Nafkah


1055

وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّك وَأَبَاك، وَأُخْتَك وَأَخَاك، ثُمَّ أَدْنَاك فَأَدْنَاك» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ

  1. Dari Thariq Al-Muharibi Radhiyallahu Anhu berkata, “Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atas Mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, “Tangan pemberi adalah yang paling tinggi (utama), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu dan ayahmu, saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu.” (HR. An-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni)

[Shahih: An Nasa’i 2531]

ـــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Thariq Al-Muharibi adalah Thariq bin Abdullah Al-Muharibi. Jami’ bin Syaddad dan Rib’i meriwayatkan hadits ini darinya, ia dikenal dengan Ibnu Hirasy.

Penjelasan Kalimat

Hadits ini menafsirkan hadits “Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan di bawah”, dalam kitab An-Nihayah ditafsirkan, bahwa tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang tidak mau menafkahkan harta atau peminta-minta.

Tafsir Hadits

Sabda Nabi, “Mulailah dari yang menjadi tanggunganmu” adalah dalil yang mewajibkan berinfak kepada orang yang terdekat. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan secara terperinci kepada ibu terdahulu baru kemudian bapak dan seterusnya secara berurutan. Maka, urutan ini menunjukkan bahwa ibu lebih utama mendapatkan kebaikan dari pada bapak. Al-Qadhi Iyadh berkata, “Inilah pendapat jumhur ulama, diperkuat lagi dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari yang menyebutkan ibu terlebih dahulu sebanyak tiga kali baru kemudian menyebutkan bapak dengan kata sambung ‘kemudian’.” Maka, siapa yang hanya sanggup memberikan infak kepada di antara keduanya, hendaknya diberikan kepada ibu terdahulu berdasarkan hadits-hadits tersebut, bahkan Al-Qur’an menegaskan tentang hak seorang ibu, sebagaimana dalam ay at berikut,

{وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).” (QS. Al-Ahqaf: 15)

Sabda Nabi, “Saudara perempuan dan laki-lakimu… dan seterusnya” adalah dalil yang mewajibkan memberikan infak kepada kerabat dekat yang susah. Hal ini merupakan penjelasan makna sabda Nabi, “Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu” saudara laki-laki juga termasuk yang menjadi tanggungannya. Inilah pendapat Umar, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Al-Hadi, akan tetapi dalam kitab Al-Bahr disyaratkan kerabat itu termasuk ahli waris karena nasab berdasarkan firman Allah Ta’ala,

{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}

“Dan waris pun berkewajiban demikian.” (QS. Al-Baqarah: 233) dan huruf Lam untuk menentukan. Menurut Asy-Sy afi’i, nafkah itu wajib hukumnya diberikan kepada kerabat yang miskin, tidak mampu bekerja, baik karena lumpuh atau masih kecil, atau gila karena semuanya itu maksudnya ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka berkata: jika saudaranya tidak mempunyai sifat-sifat tersebut; pendapat yang paling baik juga adalah wajib karena ia menjelekkan kerabat yang kaya namun tidak mau menginfakkan sebagian hartanya kepada kerabatnya.

Pendapat yang kedua: tidak boleh berinfak, jika mampu bekerja; karena berkedudukan seperti orang yang kaya.

Pendapat yang ketiga: wajib bagi anak-anak memberikan nafkah kepada orangtuanya dan tidak sebaliknya (apabila sudah besar); karena bukan termasuk perbuatan ma’ruf menyuruh orangtuanya bekerja ketika mereka sudah tua (udzur). Menurut Al Hanafiyyah: wajib memberikan nafkah kepada kerabat Mahram yang miskin, tidak mampu bekerja sejumlah harta warisannya, inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab kedua kelompok madzhab itu, akan tetapi dalam kitab Al-Bahr dinukilkan hal yang berbeda, dan semua pendapat ini tidak diketahui dalil-dalilnya.

Firman Allah Ta’ala,

{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya.” (QS. Al- Israa’: 26), yang mengisyaratkan bahwa kerabat mempunyai hak atas kerabat lainnya, hak-hak tersebut berbeda-beda. Maka jika ia miskin; harus diberikan infak, jika tidak; maka haknya adalah menghormati, memuliakannya atau hal lainnya yang termasuk perbuatan baik. Hadits ini merupakan penafsir tentang definisi sanak kerabat beserta tingkatan-tingkatannya, maka wajib memberikan infak kepada kerabat yang susah berurutan seperti dalam hadits, dan hadits itu tidak menyebutkan anak dan isteri; karena memang keduanya wajib diberikan infak berdasarkan dalil yang lain, sedangkan yang beralasan kedua ahli waris adalah pendapat yang tidak bisa ditanggapi (tawaqquf).

Ulama berbeda pendapat tentang gugurnya memberikan nafkah yang telah berlalu. Ada yang berpendapat: gugur apabila diberikan kepada isteri dan kerabat, ada yang juga berpendapat: tidak gugur nafkah keduanya walau sudah berlalu, ada yang berpendapat: yang gugur adalah kewajiban nafkah kerabat dekat, Istrinya tetap wajib diberikan; beralasan bahwa kewajiban nafkah kerabat dengan tujuan agar tetap mempertahankan kehidupan, hal ini sudah berlalu karena berkaitan dengan kewajiban yang telah lalu.

Sedangkan nafkah isteri hukumnya wajib dan bukan sekadar mempertahankan hidup, maka tetap wajib diberikan walaupun isterinya orang kaya, dan juga ijma’ shahabat bahwa kewajiban nafkah tersebut tidak gugur, jika memang sudah ijma’ di kalangan shahabat; maka tidak perlu untuk mengambil pendapat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

“Dan bagi kalian wajib memberikan nafkah dan pakaian dengan ma’ruf kepada isterinya[shahih, Muslim (1218)]

walaupun isterinya seorang yang ta’at (tidak menuntut), tetapi nafkah ini haknya yang harus diberikan.

Asy Syafi’i meriwayatkan dengan sanad Jayyid bahwa Umar menyampaikan ultimatum kepada para panglima/pemimpin pasukan untuk disampaikan kepada pasukannya yang sudah lama berpisah dari isterinya dengan dua pilihan: memberikan nafkah kepada isteri atau menceraikan, dan jika mereka memilih menceraikan; maka harus mengirimkan nafkah yang tidak mereka berikan selama ikut berperang’, hadits ini shahih menurut Al Hafizh Abu Hatim Ar Razi. Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Irsyad.

Pembahasan:

 

Iklan

Bagaimana Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama?


Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur dalam:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditetapkan di Jakarta 03 Februari 2016, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2016; Download Perma-nya disini ==>> PERMA_01_2016

dalam konsideran disebutkan:

“bahwa proses mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata, dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa”

kenyataannya proses mediasi cuma dianggap suatu proses yang belum kokoh dasar hukumnya, akibatnya dilakukan tidak sepenuh hati, mulai dari administrasi dokumen mediasi, sarana prasarana, dan pelaksanaan mediasi sendiri.

Pada BAB IX Ketentuan Penutup Pasal 38 Perma 1 Tahun 2016 disebutkan:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016; Download KMA-nya disini ==>> sk108_fix

dalam konsideran disebutkan kenapa munculnya KMA ini:

“Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung menetapkan tata kelola mediasi, pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator, serta pedoman perilaku mediator”

jadi, meskipun KMA ini hirarkinya tidak setara Perma, namun dia merupakan aturan turunan dari Perma tersebut.

tambahan bacaan:

mediasi.mahkamahagung.go.id

Buku Tanya Jawab Mediasi, bisa download disini -> Buku-Mediasi-MA-rev26022017

===============================================================

Saya tidak bisa memastikan bahwa Implementasi Mediasi belum terlaksana sesuai ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016 di semua Pengadilan Agama di Indonesia, apalagi terkhusus di semua Pengadilan Agama Wilayah Padang, namun berdasarkan penelitian dua orang Mahasiswa UIN Bukittinggi di Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Pariaman, ternyata di dua Pengadilan Agama tersebut pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma 1 tahun 2016 dan KMA 108/2016.

Berikut saya kutip Bagian Kesimpulan dan Saran dari Skripsi Mahasiswa UI Bukittinggi yang meneliti tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh:

“Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Payakumbuh, maka Penulis simpulkan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan prosedur mediasi sesudah berlakunya Perma 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Payakumbuh belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya semua aturan mengenai prosedur mediasi yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2016.
  2. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dan iktikad tidak baik dari para pihak, dan faktor kegagalan mediasi juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mediator mengenai mediasi dan tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk menjalani proses mediasi, kurangnya sosialisasi mengenai mediasi kepada hakim mediator dan para pihak juga menyebabkan ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Saran Penulis:

  1. Kepada Ketua Pengadilan untuk memberikan ketegasan dalam melaksanakan Perma 1 Tahun 2016 sehingga tidak ada lagi istilah mendua, yaitu masih memberlakukan perma 1 Tahun 2008 sekaligus Perma 1 Tahun 2016;
  2. Kepada Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan kepada hakim yang belum memiliki sertifikat agar hakim-hakim yang belum bersertifikat tersebut bisa lebih memahami apa itu proses mediasi, seperti apa kewenangan mediator dan lain sebagainya, tujuannya agar prosedur mediasi yang telah disempurnakan dengan keluarnya Perma 1 Tahun 2016 lebih optimal”

Kita mungkin bisa mengabaikan hasil penelitian ini, karena dalam prakteknya, telah ada beberapa aturan/prosedur dalam Perma 1 Tahun 2016 tersebut yang dilaksanakan, namun tidak bisa dipungkiri lebih banyak aturan/prosedur yang belum kita laksanakan.

Jika dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, mungkin optimalisasi pelaksanaan mediasi tidak terlalu diperhitungkan, tetapi dalam penyelesaian sengketa seperti gugatan waris, sengketa ekonomi syariah, gugatan harta bersama, mediasi yang dilakukan secara asal-asalan akan sangat merugikan para pihak berperkara, dan mempertele-tele proses persidangan.

Why? karena seharusnya jika mediasi benar-benar dilaksanakan sesuai aturannya, para pihak akan mencapai penyelesaian sengketa yang maksimal, tidak mentah, yang hanya akan merumitkan proses persidangan, contohnya sengketa waris, seharusnya dalam mediasi sudah bisa diminimalisir persengketaannya, namun karena mediasi tidak berhasil, akibatnya para pihak malah bertengkar, interupsi, bentak-bentak sana sini di persidangan, bahkan sudah menjurus ke contempt of court. Kemudian, Mediasi dalam Perma 1 Tahun 2016 dijelaskan Mediator harus mendorong para pihak untuk menyerahkan resume perkara (dalam sengketa waris di atas), namun karena Mediator tidak memahaminya, sehingga agenda penyerahan resume perkara tersebut tidak dilaksanakan, mediasi lebih diarahkan seperti mediasi cerai yang berisi penasehatan dan ajakan untuk berdamai, tentu saja goal dari Perma 1 Tahun 2016 dan KMA tidak tercapai.

Contoh lagi, jika para pihak tidak hadir dalam mediasi, Mediator memiliki wewenang untuk memanggil para pihak, wewenang mediator sesuai dalam Perma 1 Tahun 2016 memiliki wewenang sama dengan Ketua Majelis untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak, namun yang banyak terjadi, jika salah satu pihak tidak hadir mediasi, dan sudah 2 kali mediasi Tergugat tidak hadir, Mediator enggan memanggil para pihak, dan “tergesa-gesa” membuat laporan mediasi tidak berhasil;

Oke, sekarang kita telaah dulu satu persatu, mulai dari Perma, kemudian KMA.

Prosedur Mediasi menurut Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

Dalam Ketentuan Umum,

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakancara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Yang terjadi, memang khusus dalam perkara cerai gugat atau cerai talak, mediator seringkali sebagai tempat curhat sekaligus sebagai penasehat spiritual, yang bertugas mendengar unek-unek, menasehati dan sekaligus mendesak Penggugat dan Tergugat untuk berdamai. Hanya saja sering lupa / terbawa suasana seperti itu untuk perkara selain perceraian, misalnya sengketa waris, harta bersama dan ekonomi syariah.

Pasal 3

disebutkan setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Memang mediasi sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim, namun prosedurnya belum sesempurna sebagaimana telah diatur dalam kaidah hukum di atas.

Pasal 3 ayat (3) dan (4)

tidak ada lagi istilah jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum.

Yang terjadi, pada beberapa hakim masih menganut paham Perma 1 Tahun 2008 yang mendoktrinkan jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum.

Sedangkan dalam Perma 1 Tahun 2016 dijelaskan jika mediasi tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim, maka tindakan itu termasuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan, yang jika diajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding/Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan mediasi. Selanjutnya pedomani ketentuan Pasal 3 ayat (5 – 8).

atau jika Penggugat atau Tergugat tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali dipanggil untuk melakukan mediasi, Penggugat ditetapkan tidak beriktikad  baik = gugatan tidak diterima. Tergugat ditetapkan tidak beriktikad baik = Penetapan (Sela) Tergugat tidak beriktikad baik. (selanjutnya lihat Pasal 22 dan Pasal 23)

Pasal 4 ayat (2)

mediasi dikecualikan terhadap perkara c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara.

Yang diatur pasal ini (pengecualian ini) adalah mediasi wajib. jadi Hakim tidak perlu memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Bagaimana jika di tengah pemeriksaan perkara atau tingkat upaya hukum, salah satu pihak meminta untuk mediasi secara sukarela?

boleh, terkhusus terhadap perkara sengketa yang punya tenggang waktu penyelesaian / rekonvensi / intervensi / sengketa yang sudah dimediasi oleh mediator bersertifikat tetapi dinyatakan tidak berhasil,  ini berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 33.

Mediasi sukarela terlaksana jika para pihak bermohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaaan perkara, kemudian Ketua Majelis (dengan Penetapan) menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan Hakim bersertifikat mediator. lalu Ketua Majelis menunda persidangan 14 hari terhitung sejak Penetapan Mediator.

Pasal 5 ayat (3)

Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.

Kendalanya, Pengadilan Agama belum semuanya memiliki fasilitas yang menunjang media komunikasi audio visual jarak jauh.

Pasal 6

Para pihak wajib menghadiri langsung proses mediasi

Yang terjadi, proses mediasi hanya dihadiri oleh kuasa hukum tanpa ada Surat Kuasa Khusus yang menyatakan pihak materil memberikan kuasa untuk mediasi dan mengambil keputusan kepada Kuasanya. ini juga berdasarkan Pasal 18 ayat (3)

padahal untuk mengatasi keadaan tidak adanya surat kuasa khusus tersebut, dalam Perma ini sudah diatur bahwa komunikasi audio visual jarak jauh dengan para pihak dianggap sebagai kehadiran langsung.

Kendalanya, belum tersedianya prasara dan sarana dari Pengadilan Agama untuk komunikasi audio visual jarak jauh tersebut.

Yang terjadi juga, Mediator setelah mediasi dijadwalkan Penggugat atau Tergugat atau salah satunya tidak hadir, tidak berinisiatif untuk memanggil para pihak (padahal wewenang mediator memanggil sama dengan wewenang Ketua Majelis, lihat Pasal 21 ayat (3), dan mediator terburu-buru memberikan laporan mediasi tidak berhasil (padahal salah satu pihak tidak pernah hadir dan tidak pernah dipanggil).

apa saja alasan sah pada pihak boleh tidak menghadiri mediasi (Pasal 6 ayat (4)):

  • sakit, berdasarkan surat keterangan dokter
  • di bawah pengampuan
  • tempat tinggal di luar negeri
  • tidak bisa menghadiri mediasi karena tugas negara, tugas profesi, dan tuntutan pekerjaan.

Pasal 9 ayat (1),

biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat melalui panjar biaya perkara.

Yang terjadi, sampai detik ini, biaya pemanggilan mediasi belum dimasukkan dalam penghitungan panjar biaya perkara (masuk dalam komponen biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang).

lalu, bagaimana mediator akan memanggil pihak yang tidak hadir melalui jurusita jika biayanya tidak ada/tidak dimasukkan dalam panjar biaya perkara?!

Pasal 14

tentang tugas Mediator (silahkan baca lengkap di perma tersebut). ada beberapa hal yang mungkin luput dari perhatian Mediator ketika melakukan mediasi dengan pihak-pihak, seperti

  • memperkenalkan diri
  • menjelaskan maksud mediasi sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016
  • menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan (Yang terjadi justru mediator memberikan solusi kepada para pihak).
  • mediator tidak berinisiatif mengadakan kaukus jika diperlukan.
  • mediator belum membuat jadwal mediasi, dimana di dalam jadwal mediasi tersebut memuat hari/tanggal, waktu, tempat, pertemuan ke-, paraf para pihak, paraf mediator, waktu pertemuan berikutnya, dan ditandatangani oleh mediator.
  • mediator tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan resume perkara (menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian).
  • laporan mediator masih ada yang membuatnya dengan berpedoman kepada Perma 1 Tahun 2008, yang ketika diingatkan untuk memedomani Perma 1 Tahun 2016, mediator beralasan tidak ada instruksi dari Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. (apalah daya awak, wkwkwk)

Pasal 17 ayat (6) s/d (10)

belum terlaksana sama sekali.

Yang terjadi, Majelis Hakim mendamaikan para pihak, lalu tidak berhasil. Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, dengan pilihan Mediator yang diserahkan kepada para pihak untuk memilih. Kemudian sidang ditunda 2 minggu (demi asas cepat, biaya ringan), padahal di Penetapan Mediator diperintahkan kepada mediator dan para pihak untuk menempuh mediasi selama 30 hari maksimal (kontradiktif dan tidak sesuai KMA 108).

Pasal 22 dan Pasal 23.

Hakim pemeriksa Perkara dan Mediator belum memahami betul apa yang dimaksud dengan pihak tidak beriktikad  baik, dan bagaimana konsekuensinya jika Penggugat atau Tergugat yang tidak beriktikad baik, hubungannya dengan produk putusan atau penetapan, dan dengan pembebanan biaya perkara/biaya mediasi.

Pasal 24,

Penyerahan resume perkara ke pihak lain dan mediator wajib disampaikan selambat-lambatnya 5 hari setelah penetapan mediator. Yang terjadi, mediator masih ada yang kurang paham ada agenda penyerahan resume perkara di dalam proses mediasi. ketidaktahuan ini tentu dapat merugikan para pihak, khususnya jika sengketa tersebut menyangkut harta/ekonomi syariah.

Pasal 25.

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. masih ada Mediator yang hanya fokus terhadap posita dan petitum gugatan, dan tidak mau menambah ruang lingkup perundingan, misalnya perkara cerai talak, bisa ditambah dengan ruang lingkup hak-hak isteri yang dicerai, atau tentang harta bersama, sehingga sesampainya di pemeriksaan perkara cerai, tidak bertele-tele jika dikait2kan dengan pembahasan mengenai hak isteri yang ditalak atau harta bersama. jadi, tergantung kepada mediatornya, apakah mediator beriktikad baik untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketanya atau tidak.

Pasal 26.

Pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain(pasal 5 ayat 1). jadi, boleh-boleh saja jika para pihak ingin menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

Pasal 27 ayat (5) dan (6).

Mediator masih belum ada yang membuat kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang memuat pencabutan perkara. Asumsi dasar dari Perma 1 Tahun 2008, jika para pihak berdamai dalam perkara cerai talak atau cerai gugat, mediator hanya perlu menyampaikan laporan mediasi berhasil, lalu para pihak menyatakan mencabut perkaranya di persidangan.

padahal dalam perma 1 Tahun 2016 telah diatur untuk keadaan seperti ini harus dibuat kesepakatan perdamaian untuk mencabut gugatan.

lagi-lagi biasanya ini perlu instruksi dari Ketua Pengadilan agama dulu supaya ini bisa terlaksana.

Pasal 28 ayat (4)

disebutkan bahwa paling lama 3 hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan PHS untuk membacakan Akta Perdamaian.

lagi-lagi, karena ketidaktahuan kita semua (Ketua, Hakim, Mediator), ada satu berkas perkara Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk, yang Kesepakatan Perdamaiannya (tertulis Surat Pernyataan/Perdamaian) tanggal 08 November 2016, tetapi PHS untuk membacakan Akta Perdamaian tidak ada, yang ada malah dilakukan pemeriksaan setempat setelah itu.

dalam Pasal 28 ayat 1 – 3 disebutkan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh Para pihak dengan mediator, harus diperiksa dulu oleh Majelis Hakim paling lama 2 hari, jika tidak memenuhi Pasal 27 ayat (2) Kesepkatan Perdamaian itu dikembalikan ke Mediator untuk diperbaiki paling lama 7 hari sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.

jadi dalam hal ini, Mediator tidak boleh jumawa dan ngeyel kalau disuruh Majelis Hakim untuk memperbaiki Kesepakatan Perdamaiannya, hehe.

Pasal 29 dan 30

Mengatur tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian. mengenai kesepakatan perdamaian sebagian ini masih simpang siur, untuk itu diperlukan diskusi para hakim mediator untuk menuntas maksud pasal ini. Kesepakatan Perdamaian itu bisa sebagian dalam arti sebagian para pihak, atau sebagian objek sengketa.

Pasal 32

Mediasi tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Nomenklatur hasil mediasi dikerucutkan menjadi tiga yaitu mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Yang terjadi, masih aja ada Hakim Mediator yang membuat laporan mediasi dengan nomenklatur “mediasi gagal”.

Mediasi tidak berhasil jika:

  • para pihak tidak menghasilkan kesepakatan dalam waktu 30 hari berikut perpanjangannya
  • pada pihak dinyatakan tidak beriktikad tidak baik

Mediasi tidak dapat dilaksanakan jika:

  • melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
  • melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi yang tidak menjadi pihak berperkara kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi untuk mengambil keputusan dalam mediasi.
  • para pihak dinyatakan tidak beriktikad tidak baik

Pasal 35

ayat 1 : jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara (5 bulan). ini saya baru tahu, hehe.

ayat 2: terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima karena Penggugat tidak beriktikad tidak baik serta penetapan penghukuman biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum.

ayat 3: jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara.

ayat 4: catatan mediator wajib dimusnahkan

ayat 5: mediator tidak daoat menjadi saksi dalam proses persidangan yang bersangkutan

ayat 6: mediator tidak dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil mediasi;

Ketentuan Penutup

Perma 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yang terjadi, Perma 1 Tahun 2016 belum maksimal dijalankan sesuai ketentuannya, dan Perma 1 Tahun 2008 masih diterapkan sebagai akibat ketidakmautahuan kita semua untuk menelaah, mengkaji dan menerapkan Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016.

Prosedur Mediasi berdasarkan KMA 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Judulnya saja sudah Tata Kelola, tetapi tidak dijadikan Pedoman Tata Kelola, hehe…

kalau boleh saya berharap, aaa ciee…

Tolonglah ya ini KMA dipatuhi dan dilaksanakan.. kalau ga dilaksanakan, ya sudahlah ya pak Muhammad Hatta Ali mohon ga usah saja lah ya mengeluarkan Keputusan-Keputusan lagi.. (maaf ya saya sedang skeptis haha)

oke, sekarang serius lagi dengan menelaah apa yang diatur dalam KMA.

KMA 108KMA/SK/VI/2016 meliputi:

Lampiran I

Memuat formulir instrumen hukum penunjang tertib administrasi mediasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2016

Lampiran I-01 tentang Formulir Penjelasan Hakim Ketua Majelis tentang Mediasi

Instrumen ini dalam sidang pertama, tidak dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim. tidak pernah dibaca oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis hanya bertanya apakah Penggugat dan Tergugat ada usaha damai atau ada keinginan untuk berbaik kembali, jika tidak, para pihak diperintahkan untuk mediasi, disuruh pilih mediatornya, kemudian sidang ditunda untuk 2 minggu.

Lampiran I-02 tentang Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi

Instrumen ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. namun yang terjadi sampai sekarang, halaman pernyataan ini tidak diterapkan dan tidak dimasukkan dalam berkas perkara (bundel A), artinya lagi para pihak tidak pernah menandatangani Halaman Pernyataan ini, padahal sudah diatur dalam KMA 108 ini.

Lampiran I-03 tentang Penetapan Hakim Ketua Majelis Memerintahkan Para Pihak melakukan Mediasi dan Menunjuk Mediator

Formulir ini sudah saya sinkronkan dengan formulir mediasi di SIADPA (masih laku :P), sehingga bagi Hakim Mediator yang mambuat lampiran ini menggunakan SIADPA, akan sesuailah dengan maksud KMA ini, tetapi masih ada Hakim Mediator yang masih memakai Produk Perma 1 Tahun 2008 (copypaste blanko lama), dan tidak mau diberi tahu blanko terbaru yang berlaku. lagi-lagi, dalam hal ini diperlukan instruksi Ketua untuk menghandle ketidakpatuhan ini.

Lampiran I-04 tentang Berita Acara Sidang Memuat Penjelasan Majelis Hakim tentang Mediasi dan Penetapan Perintah Mediasi serta Penunjukan Mediator.

dalam Berita Acara Sidang, seharusnya dimuat bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sesuai Lampiran I-01 yang dimuat lengkap dalam BAS, lalu dibuat para pihak telah memahami dan bersedia menempuh mediasi, lalu ditulis bahwa para pihak menendatangani formulir Lampiran I-02, dan tentang pemilihan mediator, selanjutnya menyebutkan amar penetapan Mediator, lalu sidang ditunda 30 hari (kenapa 30 hari, karena di Penetapan Mediator ditetapkan lamanya mediasi 30 hari). dengan catatan, apabila laporan mediator diterima sebelum tanggal penundaan sidang, maka Majelis Hakim membuat PHS disertai perintah untuk memanggil para pihak.

Yang terjadi adalah, Lampiran I-01 dan Lampiran I-02 tidak pernah dilaksanakan, otomatis BAS nya tidak sesuai dengan Lampiran I-04. dan juga ternyata ketentuan dalam Lampiran I-04 ini berbeda dengan praktek selama ini, biasanya di BAS dimuat semua isi Penetapan Mediator (include dalam BAS dan diberi nomor halaman), sedangkan di contoh Lampiran I-04 Penetapan Mediator terpisah dari BAS karena di BAS hanya memuat amar penetapan Mediator saja.

ini perlu didiskusikan.

Lampiran I-05 dan I-06 tentang Relaas Panggilan Mediasi kepada Penggugat dan atau Tergugat

Instrumen ini belum pernah dipakai, karena biaya pemanggilan mediasi belum dipungut bersamaan dengan panjar biaya perkara, dan Mediator masih belum PD untuk memanggil pihak yang tidak menghadiri mediasi.

Panjar Biaya Perkara dan Radius 2016  

SK di atas juga sudah diperbaharui dengan SK Nomor W3-A5/68/HK.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017,

Pasal 1
Biaya Perkara terdiri dari:
a Biaya Pendaftaran
b Biaya Pemberkasan
c Biaya Panggilan/Pemberitahuan
d Biaya Panggilan untuk Mediasi
e Biaya Redaksi
f Biaya  Materai

Tetapi, prakteknya tidak diambil panjar biaya panggilan untuk mediasi, dengan alasan supaya tidak memberatkan panjar biaya Penggugat/Pemohon, dan kalau ada panggilan untuk mediasi disiasati dengan tambahan panjar.

Yang betul, seperti apa?

Lampiran I-07 Formulir Jadwal Mediasi

Honestly, saya baru tahu kalau seorang mediator memiliki kewajiban membuat jadwal mediasi begini, itu pun setelah diwawancara oleh mahasiswa peneliti, hehe.

oke, apa saja isinya jadwal mediasi ini.

===== haritanggal []tempat/waktu [] pertemuan ke- [] paraf para pihak [] paraf mediator []waktu pertemuan berikutnya []=====

Kalau untuk perkara cerai, formulir ini mungkin ga ada gunanya ya, karena pertemuan mediasi dalam catatan terlaksana 2 kali, namun dalam prakteknya cuma 1 kali. Tetapi formulir ini harus ada dalam perkara selain perkara cerai.

Lampiran I-08 tentang Resume Perkara

Ketidaktahuan kita sebagai mediator bahwa ada agenda penyerahan resume perkara, menjadi salah satu penyebab ketidak-berhasilan mediasi. kenapa, karena dalam penyerahan resume perkara ini tergambar masalah, dan alternatif penyelesaian perkara ini.

Lampiran I-09 tentang Kesepakatan Perdamaian dan Lampiran I-13 tentang Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan untuk dimohonkan dikukuhkan dengan Akta Perdamaian

jadi, Kesepakatan Perdamaian dibuat bukan hanya untuk perkara yang damai dalam sengketa harta atau ekonomi syariah, tetapi dalam perkara cerai juga dibuat Kesepakatan Perdamaian, hanya saja bedanya, pada perkara cerai memuat Pasal bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya dan menyatakan perkara telah selesai.

Sedangkan dalam perkara selain cerai, memuat satu Pasal bahwa para pihak bermohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Kemudian, Kesepakatan Perdamaian tersebut ditandatangani oleh Para pihak dan Mediator (bukan para pihak saja).

Yang terjadi, pada salah satu berkas yang saya eksaminasi. Kesepakatan Perdamaian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk membuat Akta Perdamaian, tidak ditandatangani oleh Mediator, tetapi hanya ditandatangani oleh para pihak saja. dan namanya bukan Kesepakatan Perdamaian, tetapi Surat Pernyataan/Perdamaian yang hanya ditandatangani oleh para pihak (laporan pengawasan saya terlampir).

Lampiran I-10 tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak/Subjek

belum ada kasus

Lampiran I-11 tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek

belum ada kasus

Lampiran I-12 tentang Pernyataan Para Pihak yang diwakili oleh Kuasa Hukum tentang Persetujuan atas Kesepakatan Perdamaian

belum ada kasus

Lampiran I-14 tentang Gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di Luar Pengadilan

belum ada kasus

Lampiran I-15 tentang Akta Perdamaian

Temuan pada perkara 0243/Pdt.G2017/PA.Pyk

Tidak ditemukan adanya PHS untuk membacakan Akta Perdamaian.

Seharusnya menurut Pasal 28 ayat (4) Perma 1 Tahun 2016, setelah 3 hari menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara membuat PHS untuk membacakan Akta Perdamaian.

Nah, Kesepakatan Perdamaiannya (yang berwujud dalam Surat Pernyataan/Perdamaian) tanggal 08 November 2016, seharusnya sudah dibuatkan PHS untuk membacakan Akta Perdamaian, seharusnya ada PHS untuk membacakan Akta Perdamaian tanggal 11 November 2017.

Yang terjadi, setelah Kesepakatan Perdamaian (baca: Surat Pernyataan/Perdamaian) ada, malah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dan Akta Perdamaian baru dibacakan Mei 2017.

Akta Perdamaiannya sendiri sudah sesuai format dari KMA 108, hanya saja dasar Majelis Hakim membuat Akta Perdamaian tersebut, hanya berdasarkan Surat Pernyataan/Perdamaian, bukan Kesepakatan Perdamaian. Masyaallah :D;

Lampiran I-16 tentang Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi

Sudah sesuai KMA 108 (sudah dimasukkan dalam SIADPA), hanya saja masih ada mediator yang ngeyel untuk mengikuti KMA 108, dan lebih memilih format yang sudah didapatnya dulu sesuai dengan Perma 1 Tahun 2008, hehe.

Lampiran I-17 tentang Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagai lampiran laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara

Sudah sesuai KMA 108 (sudah dimasukkan dalam SIADPA), hanya saja masih ada mediator yang ngeyel untuk mengikuti KMA 108, dan lebih memilih format yang sudah didapatnya dulu sesuai dengan Perma 1 Tahun 2008. lagi-lagi karena memang ga ada instruksi tegas dari Ketua untuk menerapkan KMA 108 ini.

Lampiran I-18 tentang Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi karena Terdapat pihak tidak beriktikad tidak baik

Belum ada kasus, karena pihak Penggugat setelah dijelaskan Majelis Hakim perkaranya bisa tidak diterima jika tidak mau mediasi, Penggugat mau mengikuti mediasi.

Lampiran I-19 tentang Putusan Hakim Pemeriksa Perkara Menyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima karena Penggugat tidak beriktikad tidak baik dalam mediasi dan dihukum untuk membayar biaya mediasi.

Belum ada kasus.

Lampiran I-20 tentang Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Menyatakan Tergugat tidak beriktikad tidak baik, dan dihukum untuk membayar biaya mediasi (Seperti Putusan Sela).

Belum ada terpakai formulir ini, karena mediator lebih memilih membuat laporan mediasi tidak berhasil, dengan menganggap Tergugat selalu hadir dalam upaya mediasi, dan nomenklatur hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Mediator masih enggan untuk memanggil Tergugat (karena mekanisme biaya panggilan mediasi belum disepakati dan belum ada instruksi tegas dari Ketua), kemudian Mediator belum memahami betul tentang kategori Tergugat dinamakan tidak beriktikad baik, yang seharusnya nanti Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan Penetapan ini, hanya saja bentuknya belum disepakati, apakah berwujud Penetapan Sela??? dan bagaimana bentuk Berita Acara Sidang yang memuat Penetapan ini??? apakah memuat Penetapan secara utuh atau cukup amarnya saja??? karena di dalam Lampiran I tidak dijelaskan contoh pembuatan Berita Acara Sidang Penetapan Tergugat tidak beriktikad baik ini.

Ini perlu didiskusikan.

Lampiran I-21 tentang Putusan Akhir Menyatakan Gugatan Ditolak tetapi Tergugat tidak beriktikad tidak baik dalam mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi.

Belum ada kasus.

Lampiran I-22 tentang Laporan Mediasi Bulanan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua.

Format Laporan sama sekali tidak sesuai arahan KMA 108/2016.

21763591_1587699977955340_1791848988_n

jadi ya, kalau sesuai arahan KMA 108/2016 format Laporan Mediasi Bulanan memuat:

21744591_1587698457955492_627377763_n

Format ini juga sudah sesuai dengan Lembaran Laporan Mediasi Bulanan di SIPP, berikut printscreennya:

sipp5

Perbandingan Format Laporan Mediasi Bulanan yang berjalan selama ini versus Format Laporan Mediasi Bulanan sesuai arahan KMA 108/2016:

No. Format Lama No. Format Baru KMA 108/2016
1 Nomor 1 Nomor
2 Sisa Perkara Lalu (sisa perkara yang diterima per bulan berjalan) 2 Sisa Mediasi Bulan Lalu
3 Perkara Diterima Bulan Ini (semua perkara yang diterima pada bulan berjalan, bukan perkara yang dimediasi saja) 3 Perkara Mediasi
4 Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi 4 Jumlah Perkara Yang Dimediasi
5 Jumlah Perkara Yang Dimediasi 5 Laporan Penyelesaian Mediasi

A.   Berhasil

–       Berhasil Seluruhnya (di SIPP, diganti menjadi Akta Perdamaian/Putusan)

6 Laporan Penyelesaian Mediasi

–       Tidak Berhasil

6 –       Berhasil Sebagian
7 –       Berhasil 7 –       Penetapan Pencabutan
8 –       Gagal (masih digunakan nomenklatur gagal, padahal dalam Perma 1 Tahun 2016 tidak ada lagi istilah gagal) 8 –       Jumlah (5+6+7)
9 Masih Dalam Proses Mediasi 9 B.   Tidak Berhasil
10 Sisa Perkara (sisa perkara yang belum diputus) 10 C.   Tidak Dapat Dilaksanakan
11 Keterangan 11 Mediasi Berjalan (4-(8+9+10))

Mengenai blanko format lama ini setelah ditanya ke petugas pembuat laporan, formatnya berasal dari PTA tetapi sudah ada perintah perbaikan format laporannya tahun 2016 (namun kita tidak merubahnya sampa sekarang) dan lagi setiap memberikan laporan bulanan ke PTA, Laporan Mediasi Bulanan ini tidak disarankan untuk diperbaiki oleh PTA, alias Format lama tersebut sudah betul.

Kesimpulannya: dari format saja sudah tidak sesuai KMA 108/2016, apalagi petunjuk pengisiannya.

21733045_1587739627951375_577880965_n.jpg

biar jelas, lihat di link KMA 108/2016

Lampiran I-23 tentang Register Mediasi

Format Register tidak ada masalah, sudah sesuai dengan KMA/108. hanya saja kendalanya pada pengisian register mediasi.

Terdapat perbedaan banyaknya perkara yang dimediasi. di register mediasi tercatat ada 54 perkara. sedangkan di cek akhir Agustus 2017 di SIPP -> Laporan Mediasi -> Rekapitulasi Perkara Mediasi, tercatat ada 62 perkara. Selisih ada 8 perkara yang tidak masuk ke dalam Register Mediasi.

setelah ditanya ke Petugas Register, kendalanya karena tidak jalannya instrumen, tidak sampainya salinan laporan mediasi ke petugas register. Solusi yang ditawarkan, dalam Agenda Sidang dibuat kode perkara “dimediasi” lengkap dengan mediatornya siapa, atau solusi lainnya, mediator harus menyerahkan salinan laporan mediasinya ke petugas register, dan petugas register harus sinkron dengan laporan mediasi di SIPP.

Ada solusi lain?

Lampiran II

Memuat Administrasi Mediasi di Pengadilan.

Kewajiban Ketua

Uraian Kenyataan
Menyediakan ruangan, fasilitas, dan sarana penunjang lainnya. Ruangan sudah ada, namun fasilitas dan sarana penunjang lainnya belum lengkap.
Menunjuk Hakim Pengawas Mediasi (bisa dirangkap dengan hakim pengawas kepaniteraan muda gugatan). Belum ada spesifik menunjuk Hakim Pengawas Mediasi.

Yang ada, baru menunjuk hakim pengawas administrasi perkara (Mengawasi pelaksanaan prosedur perkara mulai dari penerimaan perkara (Tk.I – Kasasi) serta tertib Register Perkara;Mengawasi seluruh proses penerimaan ke uangan perkara, buku induk, buku jurnal serta buku bantu keuangan perkara, serta mengawasi sistem pemberkasan, kearsipan dan juga ketepatan pelaporan perkara)

dan menunjuk hakim pengawas administrasi persidangan (Mengawasi tata cara pelaksanaan pemba gian perkara, instrumen yang digunakan, ketepat an penyelesaian perkara (minutasi) serta pelaksanaan putusan/eksekusi).

Menunjuk Petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi. Belum ada.
Menerbitkan SK pendaftaran mediator non-hakim bersertifikat Belum ada.

sesuai dengan Pasal 10 Lampiran II, Ketua bisa menerima pendaftaran mediator nonhakim bersertifikat dengan syarat:

–       Menyerahkan surat permohonan secara tertulis

–       Salinan sah Sertifikat Mediator yang dikeluarkan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi

–       Salinan sah ijazah pendidikan terakhir

–       Pas photo berwarna terbaru

–       Daftar riwayat hidup yang memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman.

Ketua wajib memberikan tanggapan secara tertulis paling lama 30 hari

Jika memenuhi syarat, Ketua wajib menerbitkan SK penempatan Mediator Nonhakim bersertifikat ke dalam daftar mediator.

Jika tidak memenuhi syarat, Ketua menyampaikan surat penolakan secara tertulis.

Menerbitkan SK penunjukan mediator hakim. Sudah ada. tetapi ada contoh SK penunjukan hakim dan pelaksanaan kegiatan mediasi dari PA Pasuruan lengkap dengan lampiran Jadwal / Hari Mediasi Hakim sebagai Mediator.

SK-Hakim-Mediasi-april

Menempatkan mediator hakim atau non hakim bersertifikat/tidak dalam daftar mediator Sudah, tetapi daftar mediatornya dibuat tidak sesuai petunjuk.
Memberdayakan pegawai nonhakim yang punya sertifikat mediator untuk menjadi mediator. Tidak ada pegawai nonhakim bersertifikat mediator.
Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan dengan mengevaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya. Evaluasi belum maksimal.
Mengintegrasikan system mediasi ke SIPP Sudah.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas. Tidak ada evaluasi dan tidak ada tindak lanjut terhadap pengawasan hakim pengawas bidang periode bulan April 2017.
Membuat laporan tentang Pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) dan menyampaikannya kepada MA melalui PTA. membuat laporan mediasi bulanan ada, tetapi format laporan jauh berbeda dengan KMA 108/2016 dan contohnya hanya laporan mediais bulanan, tidak ada laporan semester.
   

Kewajiban Waka, Hakim Pengawas Mediasi, dan Hakim-hakim Mediator

Uraian Kenyataan
Wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016 Belum sempurna dan belum maksimal.

Kewajiban Kepaniteraan

Uraian Kenyataan
Wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisi/diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan Belum maksimal
Wajib memastikan ketepatan data pelaporan proses dan hasil mediasi. (Panmud Hukum) Belum maksimal. Format laporan mediasi bulanan tidak sesuai dengan KMA 108/2016

Kewajiban Kesekretariatan

Uraian Kenyataan
Wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisi/diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan belum maksimal
Wajib memastikan ketepatan data pelaporan proses dan hasil mediasi. Belum maksimal. Format laporan mediasi bulanan tidak sesuai dengan KMA 108/2016
Wajib menyediakan Ruang Mediasi:

1.    Ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama yang tata letaknya terlihat oleh umum.

2.    Diupayakan meliputi:

–       Ruang pertemuan bersama

–       Ruang kaukus

–       Tuang tunggu

 

Ruang Mediasi sudah menjadi bagian dari gedung utama, tetapi tata letaknya tidak terlalu terlihat oleh umum.

 

Sudah ada.

Belum ada.

Belum ada, masih bergabung dengan ruang tunggu sidang.

Wajib menyediakan sarana penunjang mediasi:  
1.    1 set meja oval ukuran besar dan kursi Belum ada.
2.    1 set meja oval ukuran sedang dan kursi Sudah ada Mejanya, kursinya belum lengkap, dan bentuknya tidak layak lagi.
3.    1 set meja bulat kecil dan kursi (untuk kaukus) Belum ada.
4.    2 unit daftar mediator Baru ada 1, itupun daftar mediatornya dibuat tidak sesuai petunjuk.

menurut Pasal 11 Lampiran II KMA 108/2016 ketentuan mengenai daftar mediator sbb:

–       Daftar Mediator memuat identitas, photo, latar belakang pendidikan, keahlian atau pengalaman/ bersertifikat atau tidak. (daftar mediator yang ada hanya memuat nama dan photo.)

–       2 unit daftar mediator yang dimaksud yaitu 1) Daftar Mediator nonhakim bersertifikat, 2) Daftar Mediator Hakim. (karena disini tidak ada mediator non hakim, jadi cuma ada 1 unit daftar mediator)

–       Daftar Mediator diletakkan di papan pengumuman atau sarana lain yang bisa dilihat khalayak umum. (disini diletakkan di ruang sidang, lebih efektif begitu sih)

–       Daftar Mediator dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun (sudah).

5.    3 unit papan penunjuk bertuliskan “ruang tunggu”, ruang mediasi”, dan “ruang kaukus” yang ada baru merk “ruang mediasi”, tetapi belum sempurna.
6.    3 unit alur papan alur mediasi Belum ada.

Contohnya bisa dilihat setelah table ini.

7.    1 unit computer + printer Belum ada.
8.    Papan tulis besar warna putih berikut alat tulisnya Belum ada.
9.    Lemari dan rak buku Sudah ada. Tetapi tidak tertata rapi.
10. Buku Register Mediasi Sudah ada.
11. 1 unit AC Sudah ada.
12. Perangkat Pertemuan Jarak Jauh (teleconference)

13. Sarana lain yang dipandang perlu.

Belum ada.
Sarana yang belum ada tersebut, harap kesekretariatan mengupayakannya supaya jadi ada. :p

Contoh papan alur mediasi:

http://www.pn-tanjungkarang.go.id/index.php/layanan-publik/alur-mediasi

alur_mediasi

Dan

http://pn-blangkejeren.go.id/link/201602201023242499956c8308c8e126.html

pic_201602201023242499956c8308c8e126.png

Contoh ini disesuaikan dan didiskusikan kembali oleh hakim-hakim sebelum dicetak.

contoh daftar mediasi dari beberapa PA/MSy

contoh daftar mediator bersertifikat nonhakim

sk-mediator-nh-update-3-728

mediator 2017

Hakim Mediator Sept

contoh di atas, sepertinya sudah mendekati arahan KMA 108/2016 meskipun sudah dibuat tahun 2015, 🙂

contoh ruangan mediasi

Kewajiban Hakim Mediator

Uraian Kenyataan
Wajib mengisi formulir jadwal mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi. Tidak pernah.
Wajib mengisi instrumen pencatatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya ini instrumen yang mana ya maksudnya :p

at least, Tidak Pernah lah.

Kewajiban Petugas Pengelola Administrasi Mediasi

Uraian Kenyataan
Wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam SIPP ?
Pengisian ke SIPP harus tepat pencatatannya, pelaporannya dan pengisian informasi jadwal pertemuan mediasi ?

Kewajiban Petugas Meja Informasi

Uraian Kenyataan
Wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat mediasi ?
   

Kewajiban Panmud Gugatan

Uraian Kenyataan
Wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban para pihak menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara. ?
Wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi Pengisian register mediasi masih belum tepat, dan tidak sesuai dengan real perkara yang dimediasi, dan tidak sesuai dengan laporan SIPP
Wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi:

1.    Formulir penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi

2.    Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi

3.    Formulir Penetapan Ketua Majelis mengenai perintah mediasi dan penunjukan mediator.

4.    Formulir jadwal mediasi

5.    Formulir laporan berhasil/tidak berhasilnya mediasi dari mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara

6.    Formulir Pernyataan para pihak mengenai keberhasilan/ketidakberhasilan mediasi.

mungkin yang dimaksud disini, instrument atau konsep dari formulir2 tersebut, bukan yang sudah fix betul untuk dimasukkan dalam bundle.

è Belum ada sama sekali.

è Belum ada sama sekali.

 

è Belum ada. Prakteknya, Panitera Pengganti yang membuat.

è Belum ada sama sekali.

è Belum ada. Prakteknya, Hakim Mediator yang membuat.

 

è Belum ada. Prakteknya, Hakim Mediator yang membuat.

 

Formulir tersebut dicetak 3 rangkap + 1 salinan gugatan, lalu dimasukkan ke dalam 1 bundel map yang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan berkas perkara. Belum ada sama sekali.
Wajib menyiapkan dokumen instrument pencatatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi. Belum ada.

Mungkin yang dimaksud dengan ini adalah dokumen/formulir Jadwal Mediasi (Lampiran I-07 KMA 108/2016) karena dalam jadwal tersebut ada memuat paraf para pihak yang melakukan mediasi dan paraf mediator, serta unduran pertemuan mediasi berikutnya.

Biaya pengadaan formulir dan map, serta instrument jadwal mediasi diambil dari panjar biaya perkara pada komponen biaya proses. Belum terlaksana.

Kewajiban Panitera Pengganti

Uraian Kenyataan
Wajib menyampaikan Salinan Penetapan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama. Tidak ada. Pada prakteknya yang menyampaikan petugas penjaga sidang.
Menyerahkan 1 bundel map berisi formulir-formulir di atas, dan 1 surat gugatan. Tidak ada. Petugas penjaga sidang hanya menyerahkan 1 surat gugatan saja kepada mediator.
Wajib berkoordinasi dengan mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi. Tidak ada.
Wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam SIPP (melalui koordinasi dengan Petugas Pengelola/Pencatat Administrasi Mediasi. Yang Mengisinya siapa berarti ? Panitera Pengganti atau Petugas Pencatat Administrasi Mediasi?

prakteknya, Panitera Pengganti yang mengisi di SIPP

Pengisian ke SIPP harus tepat pencatatannya, pelaporannya dan pengisian informasi jadwal pertemuan mediasi Masih belum sempurna, karena ada PP yang mengisi ada yang tidak, ada yang tidak tepat waktunya, dan ada yang tidak tepat isinya.

Kewajiban Juru Sita

Uraian Kenyataan
Wajib melaksanakan perintah mediator untuk melakukan panggilan kepada para pihak Belum ada prakteknya.

Instrumen juga belum ada.

Saya mempublish temuan pengawasan (kekurangan) dalam implementasi mediasi di Pengadilan, hanya niat baik supaya Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016 ini diterapkan, karena jika kita terapkan mulai sekarang, nanti kita akan bisa menemukan prosedur atau aturan baru yang akan menyempurnakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016.

Lampiran III

Memuat Kompetensi Mediator dalam Menjalankan Fungsi Mediasi sebagai Dasar Kurikulum Sertifikasi Mediator di Pengadilan

Lampiran IV

Memuat Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan

Lampiran III dan Lampiran IV bisa dibaca sendiri, karena kurikulum ini harus diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi.

Lampiran V

Memuat Pedoman Perilaku Mediator yang wajib dipedomani oleh Mediator.

Tapi rupanya isi dari Lampiran V ini merupakan copypaste dari Pedoman Perilaku Mediator Perma 1 Tahun 2008, karena walaupun judulnya sudah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, isinya ternyata masih terdapat kalimat “Perma 1 Tahun 2008”.

Kesimpulan:

Sependek pengetahuan saya, baru Pengadilan Agama Dumai yang telah menerapkan prosedur mediasi sesuai arahan Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/2016

 

 

Review Produk Lip Care


Here are..

Sementara ini, inilah yg ada.. hehe

Foto di bawah ini, warna dari lipsticknya.

Cukup polesan di tangan saja ya, ga usah di bibir. Haha.

Berurut mulai dari:

  1. Mini lipstick 4 warna dari sophie. Ringan sih makenya, tapi kayak lilin.

  2. Wardah intense matte lipstick 02 blushing nude. My favorite one. Kayaknya ringan banget di bibir. Ga ngumpal, ga tebal, ga bikin monyong, haha.

  3. Wardah intense matte lipstick 01 socialite peach. Well, terlalu orange sih rasanya, bikin wajah tambah tua. Hehe. Next, pengen yang nomor 3 – peach perfect. Addicted series wardah ini, hehe. Rasanya pengen diborong warna2 pastelnya.

  4. Wardah exclusive matte lip cream 03 see you latte. Kurang suka yang lipcream2, kesannya berat, kayak numpuk dan nempelin sticker warna di bibir. Baunya juga kayak bau kuteks.

  5. Airin soft matte lipcream 01 baby nude. Sekilas warnanya mirip lipcream wardah di atas, tapi tetap aja saya kurang suka makenya, tebal dan numpuk, tapi yang ini baunya wangi kayak permen karet. Enak.

  6. Lip pink stick produk dari airin. Katanya sih untuk bikin bibir jadi pink. Saya udah pakai beberapa kali tapi kok kayaknya ga cocok.

  7. Lipbalm dari airin. Tetap kurang sreg. Haha. Sama dengan lipbalm wardah.

Bagaimana proses pemeriksaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?


Apakah kepala KUA harus didudukkan menjadi Tergugat?

Apakah kepala KUA harus dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi?

Apakah Penggugat harus menghadirkan kepala KUA setempat untuk menjadi saksi?

Jika, alasan pembatalan perkawinan karena Tergugat duda mati ternyata isterinya masih hidup, bagaimana pembuktiannya?

Upaya Verzet untuk berdamai kembali setelah putusan cerai dibacakan tetapi belum berkekuatan hukum tetap


Kasus Posisi:

Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan register nomor 0153/pdt.G/2017/PA.Pyk pada bulan Maret 2017.

Putusan cerai gugat dibacakan pada tanggal 17 April 2017 dengan amar:

MENGADILI

  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Tanggal Pemberitahuan Putusan: 19 April 2017

Satu minggu setelah itu, Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama tidak jadi bercerai karena sudah berdamai kembali membina rumah tangga.

awalnya ada dua versi:

pendapat pertama, menikah baru saja ke KUA;

pendapat kedua, ajukan verzet, karena masih dalam masa tenggang 14 hari, putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Akhirnya, pada tanggal 02 Mei 2017, Tergugat mengajukan verzet, dengan alasan tidak benar telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil. Terlawan/Penggugat asal menyatakan mencabut perkaranya;

Amar putusan:

MENGADILI

  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima;

  2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Pyk dari Penggugat asal;

  3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

  4. Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,00 ( seratus lima puluh satu ribu rupiah);

=======================================================================

Dalam prakteknya, ada juga yang melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, cek disini : https://www.facebook.com/groups/1508341986139292/ diposting oleh Hasan Nul Hakim tanggal 25 Agustus 2017

amar putusannya:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar,

2 mengabulkan permohonan Terlawan/Penggugat asal mencabut gugatannya

3. membatalkan putusan Verstek Nomor…..

4. Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah…

Pertimbangan:
Perdamaian menghapuskan sengketa yang ada sebelumnya, include alasan perceraian. Dengan perdamaian maka alasan cerai menjadi hapus sehingga wujuduhu ka ‘adamihi. Oleh karena itu jika terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan perceraian dengan alasan yang itu juga (psl 32 PP no 9/1975)

(dibandingkan dengan amar kasus di atas, beda pada amar 1 – 3, hehe)

versi lain:

Diktum amar versi YML Mukti Arto :
1. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang baik.
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan.
3. Membatalkan putusan verstek.
4. Menolak gugatan cerai Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara..

(Ntahlah ya.. mana yang benar..)

#perludidiskusikan